 |
| (Foto: Jalan long segmen Lunyuk-Lenangguar, Sejumlah supplier asal Kecamatan Lunyuk mempertanyakan komitmen PT Amar Jaya Perkasa (AJP) dan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka) |
Mataram - Reportase7.com
Persoalan tunggakan pembayaran supplier dalam proyek Long Segmen Lunyuk–Lenangguar kembali memanas. Sejumlah supplier asal Kecamatan Lunyuk yang mengaku telah ikut menopang kelancaran proyek kini mempertanyakan komitmen PT Amar Jaya Perkasa (AJP) dan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka.
Ironisnya, ketika proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut telah dikerjakan, para supplier yang mengaku memasok kebutuhan material dan operasional justru masih harus menunggu hak mereka.
Para supplier bahkan menilai PT AJP terkesan lepas tangan dan tidak menunjukkan iktikad yang mereka harapkan untuk menyelesaikan tunggakan.
Proyek Long Segmen Lunyuk–Lenangguar diketahui memiliki nilai kontrak Rp19 miliar lebih yang bersumber dari APBD Provinsi NTB. Dalam perjalanannya, proyek tersebut sempat mengalami persoalan, bahkan disebut mengalami tiga kali adendum.
Kini, persoalan baru justru muncul di belakang proyek, siapa yang bertanggung jawab atas tunggakan kepada supplier?
Salah seorang supplier asal Kecamatan Lunyuk, Aditia, mengaku sudah kehilangan kesabaran. Ia mengatakan dirinya bersama supplier lainnya telah mengeluarkan modal untuk membantu memenuhi kebutuhan proyek, namun pembayaran yang menjadi hak mereka hingga kini belum kunjung diselesaikan.
“Kami sangat kecewa. Kami dipingpong ke sana kemari, tetapi tidak ada penyelesaian sama sekali. Kami tuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ujar Aditia kepada Reportase7, Sabtu 12 September 2026.
Menurutnya, para supplier selama ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan di lapangan. Namun setelah pekerjaan berjalan, mereka justru merasa ditinggalkan.
Aditia juga menyoroti adanya janji pekerjaan Pekerjaan Langsung (PL) yang disebut-sebut pernah ditawarkan sebagai jalan keluar persoalan tunggakan. Namun, menurut dia, pekerjaan PL tersebut hingga kini tidak jelas realisasinya.
“Kami sudah berusaha menjadi mitra atau supplier yang membantu mereka di lokasi proyek. Tetapi kami merasa dipermainkan. Kami mengeluarkan modal, membantu pekerjaan, tetapi pembayaran tidak jelas,” katanya.
Yang membuat para supplier semakin kecewa, kata Aditia, sebagian dari mereka harus menggunakan modal pribadi untuk memenuhi kebutuhan proyek.
Bahkan, ia mengaku ada supplier yang sampai harus menggadaikan aset demi memastikan kebutuhan pekerjaan tetap berjalan.
“Kami ini bukan pekerja rodi yang diperas dan hanya dibutuhkan tenaganya tanpa dibayar. Kami menggunakan modal sendiri. Bahkan ada yang harus menggadaikan aset untuk modal kerja demi membantu proyek ini sukses,” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak sekadar menjadi penonton dalam persoalan tersebut.
Menurutnya, proyek tersebut menggunakan APBD sehingga pemerintah harus memastikan persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya tidak berujung pada kerugian masyarakat kecil.
“Jangan setelah proyek selesai, kami masyarakat kecil justru ditinggalkan. Kami juga punya hak. Kami sudah mengeluarkan modal dan mempertaruhkan semuanya untuk membantu proyek ini,” katanya.
Keluhan lebih keras disampaikan Herman, salah seorang supplier yang memasok BBM untuk kebutuhan proyek.
Herman mengaku berada dalam posisi tertekan karena pihak tempat ia mengambil BBM terus menagih pembayaran.
“Saya sudah beberapa kali didatangi dan dihubungi oleh orang tempat saya ambil BBM. Saya merasa malu dan tertekan,” ungkapnya.
Ia menegaskan persoalan tersebut bukan karena dirinya tidak mau membayar, tetapi karena pembayaran dari PT AJP yang menjadi sumber pelunasan belum diterimanya.
“Saya minta tanggung jawab PT AJP untuk selesaikan pembayaran kami. Jangan sampai kami dituding menggelapkan atau membawa lari uang, sementara kami belum dibayarkan oleh PT AJP,” tegas Herman.
Para supplier sebelumnya telah mendatangi Inspektorat Provinsi NTB untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Inspektur Inspektorat NTB Dr. Budi Herman, S.H., M.H., disebut menyampaikan akan membantu mencari penyelesaian atas tunggakan yang dialami supplier dari Kecamatan Lunyuk.
Namun, para supplier mengaku hingga saat ini belum melihat penyelesaian konkret.
Mereka mempertanyakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut dan meminta pemerintah tidak berhenti pada sebatas pertemuan dan janji. Bagi para supplier, yang dibutuhkan sekarang bukan lagi janji, melainkan pembayaran.
Sementara itu, pihak PT AJP yang diwakili Direktur Cabang Hendra Dinata, menurut para supplier, hingga kini belum memberikan solusi penyelesaian tunggakan yang dianggap konkret.
Para supplier menilai PT AJP harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan pembayaran tersebut, termasuk kapan dan bagaimana kewajiban kepada para supplier akan diselesaikan.
Mereka tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut hingga masyarakat kecil menjadi pihak yang menanggung dampaknya.
Kesabaran para supplier kini berada di ujung tanduk. Jika tidak ada penyelesaian, mereka mengancam akan melakukan aksi dan blokade di lokasi proyek Long Segmen Lunyuk–Lenangguar.
Ancaman tersebut menjadi sinyal keras bahwa persoalan tunggakan supplier tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan kecil.
“Kami sudah cukup bersabar. Ini bentuk penghianatan dan penghinaan terhadap kami masyarakat kecil yang hanya mempermainkan kami dengan cara menipu dan menguras tenaga kami. Kami akan lawan dan berjuang sampai hak kami diselesaikan,” pungkas Aditia.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar