TfW5GSCoTpOpTSY0BUC9TUC8Gi==
0
    0
      Breaking News

      Kawal NTB Tantang Bupati Loteng Laporkan Dugaan Body Shaming, PDAM Diminta Jangan Antikritik

      Kawal NTB Tantang Bupati Loteng Laporkan Dugaan Body Shaming, PDAM Diminta Jangan Antikritik
      (Foto: Divisi Humas dan Kebijakan Publik Kawal NTB, Lalu Ahadi Wiraguna,) 

      Lombok Tengah - Reportase7.com

      Kawal NTB mendesak Bupati Lombok Tengah H.L. Pathul Bahri mengambil langkah hukum atas dugaan penghinaan bernuansa body shaming yang dilontarkan salah seorang peserta aksi saat demonstrasi di Kantor PDAM Tirta Rinjani Lombok Tengah, Senin 07 September 2026.

      Aksi yang sempat diwarnai kericuhan itu sebelumnya diisi dengan sejumlah orasi. Salah satu peserta, Lalu Darmawan dari Aliansi Pemuda Loteng, diduga melontarkan kalimat yang menyinggung kondisi fisik Bupati Lombok Tengah dengan menyebut istilah “Bupati buntung yang beruntung.”

      Pernyataan tersebut dinilai telah keluar dari substansi kritik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah karena menyerang ranah personal.

      Divisi Humas dan Kebijakan Publik Kawal NTB, Lalu Ahadi Wiraguna, menilai kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik tidak boleh berubah menjadi penghinaan terhadap kondisi fisik seseorang.

      “Kami mendukung demonstrasi sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat. Tetapi jangan kemudian kritik berubah menjadi penghinaan personal dan body shaming. Itu tidak konstruktif dan tidak mencerminkan budaya demokrasi yang sehat,” tegas Lalu Ahadi.

      Menurutnya, Bupati Lombok Tengah juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum.

      Karena itu, Kawal NTB meminta Pathul Bahri tidak hanya diam dan mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan penghinaan tersebut kepada aparat penegak hukum.

      “Kalau memang memenuhi unsur pelanggaran hukum, silakan ditempuh jalur hukum. Jangan dibiarkan menjadi kebiasaan. Ini bukan soal Bupati atau pejabat, tetapi soal batas antara kritik dengan penghinaan,” ujarnya.

      Di sisi lain, Kawal NTB menyoroti sikap manajemen PDAM Tirta Rinjani yang beberapa kali menjadi sasaran aksi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

      Menurut Lalu Ahadi, demonstrasi terhadap perusahaan daerah semestinya dipandang sebagai bentuk kontrol publik, bukan ancaman yang harus dihadapi secara berlebihan.

      Ia bahkan meminta jajaran direksi dan manajemen PDAM tidak terkesan alergi terhadap kritik.

      “Jangan cengeng dan jangan manja. Kalau ada masyarakat datang menyampaikan aspirasi, terima, dengarkan dan dialogkan. Jangan sampai masyarakat yang datang menyampaikan kritik justru berhadapan dengan tim legal atau pihak-pihak dari luar,” katanya.

      Kawal NTB menilai PDAM merupakan badan usaha milik daerah yang menjalankan pelayanan publik. Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja perusahaan tersebut.

      “Jangan sampai muncul kesan Kantor PDAM menjadi superbody, seolah-olah kebal kritik. Justru perusahaan daerah harus paling terbuka terhadap masukan masyarakat,” tegasnya.

      Kawal NTB Pertanyakan Pengangkatan Kembali Dirut Bambang

      Sorotan lebih keras diarahkan Kawal NTB terhadap proses pengangkatan kembali Direktur Utama PDAM Tirta Rinjani, Bambang.

      Kawal NTB mempertanyakan dasar dan hasil evaluasi yang menjadi pijakan pengangkatan kembali tersebut.

      Lalu Ahadi meminta pemerintah daerah membuka secara transparan proses evaluasi kinerja direksi.

      “Pertanyaannya sederhana. Apa hasil evaluasinya? Siapa yang melakukan evaluasi? Apa indikator yang digunakan? Apa prestasi yang menjadi dasar sehingga Dirut Bambang kembali diangkat?” ujarnya.

      Menurutnya, evaluasi terhadap direksi tidak boleh sekadar formalitas administratif. Evaluasi harus mampu mengukur capaian perusahaan, kualitas pelayanan, kondisi keuangan, kontribusi terhadap daerah serta kemampuan manajemen menyelesaikan persoalan internal dan eksternal.

      “Kalau evaluasinya bagus, buka kepada publik. Kalau memang ada prestasi, sampaikan prestasinya. Jangan publik hanya menerima keputusan akhirnya tanpa mengetahui dasar evaluasinya,” katanya.

      Kawal NTB juga mengkritisi kinerja PDAM yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

      Menurut Lalu Ahadi, persoalan pelayanan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk gangguan distribusi yang menyebabkan aliran air ke pelanggan macet.

      Di sisi lain, kontribusi dividen PDAM kepada daerah juga dinilai belum maksimal.

      “Bagaimana mau dikatakan berhasil kalau pelayanan masih sering terganggu, sementara dividen juga belum maksimal? Ini harus dijawab dengan data dan evaluasi yang terbuka,” katanya.

      Ia menegaskan, ukuran keberhasilan direksi tidak boleh hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi harus terlihat dalam pelayanan kepada pelanggan dan kemampuan perusahaan memberikan kontribusi nyata kepada daerah.

      Tunggakan Rp8 Miliar dan Jaringan Rusak Harus Diselesaikan

      Kawal NTB meminta manajemen PDAM segera fokus menyelesaikan persoalan mendasar perusahaan, terutama jaringan distribusi yang rusak dan persoalan tunggakan yang disebut mencapai sekitar Rp8 miliar.

      “Jangan sibuk menghadapi masyarakat yang mengkritik. Fokus saja memperbaiki jaringan, menyelesaikan tunggakan dan membenahi manajemen,” tegas Lalu Ahadi.

      Ia juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh PDAM. Menurutnya, peningkatan kompetensi pegawai harus menjadi agenda penting agar pelayanan perusahaan semakin profesional.

      Kawal NTB bahkan menantang manajemen PDAM Tirta Rinjani untuk meningkatkan kontribusi dividen hingga Rp5 miliar per tahun.

      Menurutnya, target tersebut harus dikejar melalui perbaikan tata kelola, efisiensi, peningkatan kualitas pelayanan serta penutupan berbagai potensi kebocoran.

      “Kalau kebocoran bisa ditutup, pelayanan diperbaiki dan manajemen berjalan efektif, seharusnya kontribusi perusahaan kepada daerah juga bisa meningkat,” katanya.

      Kawal NTB menegaskan, kritik terhadap PDAM bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan institusi, melainkan mendorong perusahaan daerah tersebut bekerja lebih profesional dan terbuka.

      Namun, jika direksi tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerja dan memenuhi target yang telah ditetapkan, Kawal NTB meminta jajaran direksi berani mengambil tanggung jawab.

      “Kalau memang tidak mampu mencapai target dan memperbaiki pelayanan, kami minta direksi jangan mempertahankan jabatan. Siap mempertanggungjawabkan kinerja, termasuk mengundurkan diri secara sukarela,” pungkas Lalu Ahadi.

      Pewarta: Red
      Editor: R7 - 01

      Baca juga:

      Loading...
      Tambahkan komentar

      0 Komentar

      Tulis komentar
      Next Post
      Next Post
      Ads
      Ads
      Ads

      Info

      Info
      • Jl. TGH Faisal No. 102 Turida, Mataram, NTB
      • +62 823 4177 7795
      • reportase7.com