 |
| (Foto: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Nurjannah, S.Ap.,) |
Sumbawa Barat - Reportase7.com
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) secara resmi menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahapan berikutnya. PDI Perjuangan menegaskan komitmen penuhnya untuk mengawal keberlanjutan roda pemerintahan dengan prinsip gotong royong demi terwujudnya KSB yang Maju dan Luar Biasa.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Nurjannah, S.Ap., menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Sumbawa Barat atas penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut. Laporan ini dinilai sebagai wujud kepatuhan normatif eksekutif yang sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Pasal 194 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Laporan ini menjadi cerminan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagai fungsi checks and balances legislatif, kami menyampaikan beberapa pandangan, catatan, evaluasi, dan saran yang konstruktif," ujar Nurjannah, Rabu 10 Juni 2026.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang mendalam atas dua pencapaian luar biasa Pemerintah Daerah KSB pada tahun anggaran 2025 yakni Opini WTP Ke-12 Kalinya dan Rekor Tertinggi Pendapatan Daerah & APBD Award.
"Selamat atas keberhasilan Pemda mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTB secara berturut-turut, membuktikan konsistensi transparansi tata kelola keuangan. Realisasi Pendapatan Daerah menembus angka fantastis Rp2,88 Triliun (150,48% dari target). Capaian tertinggi sepanjang sejarah KSB ini membuahkan penghargaan APBD Award dari Kemendagri atas persentase peningkatan PAD tertinggi nasional," puji Nurjannah.
Demi penyempurnaan implementasi APBD ke depan agar sejalan dengan asas keadilan sosial, Nurjannah memaparkan sejumlah catatan strategis.
Fraksi mencatat PAD TA 2025 terealisasi sebesar Rp231,5 Miliar (144,15%) dari target Rp160,6 Miliar. Namun, PDI Perjuangan menyoroti adanya anomali mendasar.
Realisasi PAD TA 2024 telah mencapai Rp210 Miliar, namun target yang dipasang pada APBD 2025 justru diturunkan drastis menjadi Rp160 Miliar.
Penurunan target di tengah tren realisasi yang membaik menunjukkan kurangnya sinkronisasi antara potret potensi riil di lapangan dengan perencanaan penganggaran. Fraksi meminta penjelasan sektor pajak/retribusi penyumbang surplus terbesar serta mendesak digitalisasi dan intensifikasi sumber PAD baru.
Melonjaknya pendapatan daerah berdampak pada penumpukan kas daerah yang sangat besar di akhir tahun. Berdasarkan data arus kas, terjadi kenaikan kas sebesar Rp813,1 Miliar, sehingga saldo akhir kas (SILPA) per 31 Desember 2025 melonjak drastis menyentuh angka Rp1,14 Triliun.
Di sisi lain, Belanja Modal tertahan di angka 89,59%. Fraksi menegaskan bahwa Belanja Modal adalah urat nadi pembangunan infrastruktur yang dampaknya dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan buruh. Fraksi meminta penjelasan terukur mengapa uang rakyat sebesar itu menumpuk di kas daerah dan tidak berputar di masyarakat untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan irigasi.
Realisasi Belanja Bagi Hasil ke Desa mencapai 99,96%. Meski menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat sehat, Fraksi meminta evaluasi atas sisa 0,04%. Dinas terkait harus memastikan apakah sisa tersebut hanya pembulatan teknis perbankan atau ada desa yang hak fiskalnya tertahan karena kendala administrasi. Pendampingan aparatur desa harus diperketat agar ke depan hak masyarakat desa tersalurkan mutlak 100%.
Terdapat 16 Temuan Pemeriksaan (TP) yang meliputi aspek laporan keuangan, akun pendapatan, belanja, dan aset. KSB saat ini berada di urutan kedua se-NTB dengan persentase penyelesaian 89,32%.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Inspektorat Daerah dan Majelis TP-TGR untuk mempercepat penyelesaian sisa temuan hingga 100%. KSB tidak boleh lengah dari Kabupaten Lombok Tengah yang berada di urutan pertama. Kepatuhan hukum harus menjadi panglima.
Secara umum, Program KSB Maju (7 Layanan) berjalan baik dengan menjangkau 50.133 KK (116.934 penerima manfaat) dan progres fisik 95,51%. Namun, Fraksi memberikan catatan kritis berdasar serap aspirasi lapangan.
Realisasi anggaran sangat rendah, hanya 35,17% (Rp1,39 Miliar dari pagu Rp3,97 Miliar), serta KSB Maju Perikanan berada di angka 68,90%.
Banyak petani di Kecamatan Brang Ene dan Brang Rea mengeluh haknya terabaikan karena tidak terdaftar sebagai penerima manfaat asuransi pada musim tanam I (Januari–April), padahal wilayah tersebut mengalami gagal panen total.
Kualitas bantuan sapi bibit dan bibit ayam petelur jauh dari standar kelayakan (umur terlalu muda dan spesifikasi fisik buruk). Kondisi ini berisiko tinggi terhadap kematian ternak dan justru membebani masyarakat.
Nurjannah menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban ini tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen nyata memperbaiki kinerja keuangan demi kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan MENERIMA Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Segala catatan, kritik, dan evaluasi dari kami semata-mata didasari oleh semangat gotong royong demi kemitraan yang harmonis dan terwujudnya Kabupaten Sumbawa Barat yang Maju dan Luar Biasa," pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar