Lombok Timur - Reportase7.com
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menerima audiensi dari Aliansi Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) di Ruang Rapat Kantor Bupati pada Senin (13/04). Pertemuan ini membahas langkah-langkah strategis dalam mengatasi kelangkaan dan fluktuasi harga LPG 3 kg yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah H. M. Juaini Taofik, Kepala Dinas Perdagangan Hadi Fathurrahman, serta Kepala Badan Kesbangpol H. Mustafa. Aliansi GEMPUR yang hadir terdiri dari lintas elemen, mulai dari mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, dosen, hingga praktisi pendidikan.
Aliansi GEMPUR menyampaikan keresahan masyarakat terkait tingginya harga gas melon di tingkat pengecer yang sempat menyentuh angka Rp30.000 per tabung. Mereka menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjamin ketersediaan stok LPG 3 kg secara berkelanjutan, meningkatkan pengawasan distribusi hingga ke tingkat bawah dan menindak tegas praktik penyimpangan dalam penyaluran gas bersubsidi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa Pemda telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Pertamina. Bupati mengakui adanya ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat yang meningkat tajam pasca-Hari Raya Idulfitri.
"Kami telah mengajukan tambahan pasokan sebanyak 27.000 tabung. Meski demikian, jumlah ini dirasa masih belum sepenuhnya mencukupi akibat pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Keterlambatan distribusi selama beberapa hari terakhir juga turut memperkeruh situasi di lapangan," ujar Bupati.
Bupati juga membeberkan hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) yang menemukan adanya indikasi penggunaan LPG bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Ia berkomitmen untuk menertibkan rantai distribusi, terutama di tingkat pangkalan dan pengecer, guna memastikan hak masyarakat kecil terlindungi.
Sebagai hasil dari audiensi yang berlangsung dialogis tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyepakati beberapa poin penting: Pemda akan membentuk tim pengawasan distribusi LPG yang melibatkan unsur masyarakat secara aktif. Mendorong transparansi dari pihak agen dalam penyaluran stok ke pangkalan. Pemerintah Daerah akan bersurat secara resmi kepada Pemerintah Pusat dan Pertamina untuk meminta penambahan kuota tetap (permanen) bagi Lombok Timur sebagai langkah antisipasi jangka panjang. Pengecer tetap diberdayakan sebagai ujung tombak distribusi, namun dengan pengawasan ketat agar harga tetap terkendali.
Bupati menyambut baik keterlibatan Aliansi GEMPUR sebagai mitra kritis pemerintah. "Keterlibatan masyarakat adalah elemen kunci. Kita butuh mata dan telinga di setiap desa agar sistem pengawasan kita semakin kuat," pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar