 |
| (Foto: Ilustrasi) |
Sumbawa Barat - Reportase7.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat terus melakukan langkah progresif dalam mendalami kasus dugaan penyimpangan dana Pokok Pikiran (Pokir) terkait pengadaan mesin pemanen padi (Combine Harvester), Kamis 26 Februari 2026.
Jaksa penyidik kini tengah mengebut pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat guna mengusut tuntas aliran dana dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proyek tersebut.
Pemeriksaan ini difokuskan untuk menelusuri proses pengusulan hingga realisasi bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang ditujukan bagi kelompok tani di wilayah Sumbawa Barat.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Barat, Agung Pamungkas, S.H., M.H., menjelaskan bahwa saat ini tim penyidik sedang merampungkan pemeriksaan terhadap sejumlah legislator. Langkah ini merupakan bagian krusial sebelum pihak Kejaksaan melakukan ekspos bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk penetapan tersangka.
"Kami perlu kehati-hatian dan melakukan kecocokan antara dokumen perencanaan, pengadaan, hingga realisasi di lapangan. Ada hal-hal yang perlu kami klarifikasi, termasuk peran pihak-pihak yang mengusulkan program tersebut," tegas Agung saat dikonfirmasi awak media.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, ditemukan adanya indikasi kuat ketidaksesuaian antara data kelompok tani penerima manfaat dengan fakta realisasi di lapangan. Kejari menemukan informasi bahwa terdapat kelompok tani yang namanya tercatat namun tidak mengetahui adanya bantuan tersebut.
"Kami mendapat informasi bahwa tidak semua kelompok tani benar-benar mengetahui adanya bantuan tersebut. Hal inilah yang sedang kami telusuri secara mendalam," tambah Kajari.
Hingga saat ini, korps Adhyaksa telah memeriksa sedikitnya 23 orang saksi. Para saksi tersebut terdiri dari pejabat di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat, pengurus Kelompok Tani (Poktan) penerima bantuan, serta pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam proses penyaluran mesin combine.
Kejari Sumbawa Barat berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan sesuai dengan kebutuhan penyidikan guna memastikan keadilan bagi masyarakat, khususnya para petani yang menjadi sasaran program tersebut.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar