Jakarta – Reportase7.com
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara terus menjadi sorotan publik. Perkara yang diungkap Bareskrim Polri pada awal November 2026 tersebut kini berkembang dengan bertambahnya jumlah perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu (07/11/2026).
Kasus ini tidak hanya menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo, tetapi juga sejumlah perwira tinggi aktif. Bahkan, muncul dugaan bahwa perkara tersebut memiliki lingkup keterlibatan yang lebih luas dan berpotensi menyeret hingga 11 perwira tinggi maupun purnawirawan Polri.
Berdasarkan pengungkapan awal Bareskrim, penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan menyasar nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara dan tokoh publik.
Penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana akses ilegal (illegal access) dan penghapusan bukti elektronik dalam perkara tersebut.
Perkembangan terbaru hingga Jumat (6/11/2026), Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni:
1. Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
4. Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri.
Penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka menjadi perkembangan penting karena sebelumnya ia disebut masih menjalani pemeriksaan. Keempatnya diduga memiliki keterkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang diduga digunakan untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur resmi.
Dalam keterangannya melalui podcast Madilog Forum Keadilan TV, Selamat menyebut sejumlah nama yang menurut analisis dan informasi yang diperolehnya diduga memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan perangkat penyadapan.
Sebelas nama yang disebut dalam pemberitaan mengenai pernyataan Selamat Ginting tersebut adalah:
1. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
2. Komjen Pol Asep Dedi Suhari.
3. Komjen Pol Suhardianto.
4. Komjen Pol Yuda Gustawan.
5. Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
6. Irjen Pol Dedi Murti.
7. Irjen Pol M. Tejo Kusumo.
8. Irjen Pol Nunung Saifuddin.
9. Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.
10. Irjen Pol Abdul Karim.
11. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Dalam pengungkapan kasus ini, Bareskrim menjelaskan bahwa penyadapan diduga dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur sebagaimana mestinya.
Praktik tersebut diduga berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Penyidik juga mengungkap adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Sistem penyadapan yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga disalahgunakan untuk memantau sejumlah nomor telepon tanpa dasar proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Dalam proses penyidikan, polisi telah menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat perangkat penyimpanan data berupa flashdisk.
Meluasnya dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dalam perkara ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri, khususnya dalam memastikan penggunaan kewenangan dan perangkat negara tetap berada dalam koridor hukum.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar