 |
| (Foto: Anggota Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ali Usman Ahim, S.H., M.H., yang akrab disapa Ali Alkhairy,) |
Mataram – Reportase7.com
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ali Usman Ahim, S.H., M.H., yang akrab disapa Ali Alkhairy, menyatakan keberatan serius terhadap proses penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB dalam rapat pleno yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi NTB.
Keberatan tersebut bukan didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap calon tertentu, melainkan menyangkut prinsip hukum, integritas proses seleksi, serta penghormatan terhadap mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif di lingkungan DPRD.
Ali Alkhairy mengungkapkan, terdapat persoalan mendasar dalam proses tersebut, yakni munculnya tujuh nama calon sebelum rapat pleno berlangsung, sementara nama-nama itu disebut belum dibahas dan disepakati oleh anggota Komisi I yang mengikuti pleno.
"Ada persoalan yang sangat mendasar: bagaimana mungkin tujuh nama sudah lebih dahulu disodorkan sebelum rapat pleno berlangsung, sementara nama-nama tersebut belum dibahas dan belum disepakati oleh anggota Komisi I yang mengikuti pleno," ujar Ali Alkhairy, Rabu (11/11/2026).
Ia juga menyoroti tidak adanya ruang pembahasan dan penilaian yang memadai terhadap seluruh 21 calon anggota KPID NTB. Menurutnya, aspek kapasitas, kapabilitas, kompetensi, integritas hingga rekam jejak masing-masing calon seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi.
Bahkan, 14 calon lainnya dinilai tidak memperoleh kesempatan yang proporsional untuk dibandingkan kelayakannya dalam forum pengambilan keputusan.
Ali pun mempertanyakan dasar munculnya tujuh nama tersebut, termasuk siapa yang menetapkan dan bagaimana mekanisme penilaiannya dilakukan.
"Dari mana dasar penilaiannya? Siapa yang menetapkan? Dan apakah keputusan tersebut merupakan hasil penilaian kolektif atau justru keputusan yang telah disiapkan sebelumnya?" tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
Selain itu, pedoman pemilihan anggota KPI juga mengatur mekanisme pemeringkatan. Karena itu, menurutnya, kewenangan DPRD harus dijalankan melalui proses yang transparan, objektif, dapat diuji, serta bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, Ali juga mengingatkan pentingnya penerapan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas sebagaimana prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sepanjang relevan dengan kewenangan yang dijalankan.
"Saya mempertanyakan legitimasi prosedural dari proses yang berlangsung. Jangan sampai kewenangan kolektif Komisi I direduksi menjadi sekadar menyetujui daftar nama yang telah disiapkan oleh pihak tertentu," ungkapnya.
Menurut Ali, rapat pleno seharusnya menjadi ruang untuk membahas, menguji, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan secara kolektif berdasarkan aturan serta hasil penilaian objektif. Bukan sekadar forum untuk mengesahkan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya.
Jika tujuh nama sudah ditentukan sebelum pembahasan dan penilaian dilakukan, maka patut dipertanyakan apakah pleno tersebut benar-benar menjalankan fungsi pengambilan keputusan atau hanya menjadi formalitas untuk memberikan legitimasi terhadap keputusan sebelumnya.
Atas dasar itu, Ali meminta agar proses penetapan tujuh calon tersebut tidak difinalisasi sebelum seluruh dasar penilaian, hasil pemeringkatan, dan mekanisme pengambilan keputusan dibuka secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
 |
| Tujuh nama yang terpilih sebagai anggota KPID NTB |
Ia juga meminta agar keberatan yang disampaikannya dicatat secara resmi dalam risalah rapat.
"Saya juga meminta agar keberatan ini dicatat secara resmi dalam risalah rapat. Apabila mekanisme yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan, saya meminta dilakukan evaluasi dan perbaikan prosedur. Saya tidak akan menganggap persoalan ini selesai hanya dengan pengesahan tujuh nama," tegasnya.
Lebih jauh, Ali mengingatkan bahwa jabatan komisioner KPID bukan hadiah politik, bukan ruang kompromi kepentingan, dan bukan pula hasil preferensi segelintir orang. Jabatan tersebut merupakan amanah publik yang harus diberikan melalui proses seleksi yang bersih, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan berbicara tentang independensi KPID apabila proses memilih komisionernya sendiri tidak menjunjung independensi, objektivitas, dan keterbukaan," ujarnya.
Ia juga menilai masyarakat berhak mendapatkan proses seleksi yang adil dan sesuai ketentuan. Sebab, hasil seleksi yang lahir dari proses yang dipertanyakan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran maupun DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
"Saya lebih memilih berdiri menyampaikan keberatan daripada ikut membenarkan sebuah proses yang menurut saya masih menyisakan persoalan mendasar," katanya.
Ali menegaskan, sebagai anggota DPRD, dirinya tidak hanya memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memiliki tanggung jawab memastikan setiap keputusan kelembagaan dilahirkan melalui mekanisme yang benar.
Ia memastikan keberatannya bukan untuk membela 14 calon yang tidak masuk dalam tujuh nama tersebut. Namun, lebih pada upaya memperjuangkan hak seluruh 21 calon agar dinilai secara adil sekaligus menjaga kehormatan dan marwah Komisi I serta DPRD NTB.
"Kita boleh berbeda pandangan dalam menentukan siapa yang layak terpilih, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam menghormati hukum, prosedur, dan integritas proses. Apalagi saya mencium aroma yang tidak biasa dan berpeluang menjadi persoalan yang serius," pungkasnya.
Ali menegaskan, keberatan tersebut harus menjadi catatan resmi kelembagaan dan tidak boleh berhenti sebagai pendapat pribadi setelah rapat pleno ditutup. Baginya, integritas proses seleksi merupakan fondasi utama dalam melahirkan komisioner KPID yang independen dan dipercaya masyarakat.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar