Perebutan Kursi Ketua KONI NTB Memanas, Fathurahman Sebut Musorprov Jadi Kontestasi Memalukan dan Minta Panitia Diskualifikasi Kedua Bacalon

Mataram - Reportase7.com
Dinamika pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai makin memanas dan bergeser dari esensi pembinaan olahraga. Momen Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) NTB kali ini bahkan disorot tajam sebagai salah satu dinamika kontestasi paling memalukan tahun ini karena sarat perdebatan argumen serta terkesan hanya menjadi ajang pertarungan adu gengsi semata.

Mantan pengurus KONI Lombok Tengah sekaligus mantan Ketua Boxer, Fathurahman, menyayangkan nilai-nilai sportivitas dalam dunia olahraga saat ini yang kian memudar. Pengacara muda yang juga pernah tercatat sebagai anggota DPRD termuda di Lombok Tengah tersebut mengkritisi rekam jejak kepemimpinan petahana, Mori Hanafi. 

Menurutnya, meski kepemimpinan Mori telah diuji, gelombang keinginan dari berbagai Cabang Olahraga (Cabor) untuk mencari figur baru menunjukkan adanya evaluasi mendasar.

"Soal ada lebihnya ya bisa saja, tapi kurangnya juga banyak. Itu yang membuat banyak Cabor menginginkan perubahan dan mencari figur alternatif untuk memimpin KONI NTB ke depan," tegas Fathurahman.

Tidak hanya mengkritisi figur calon, Fathurahman juga menyoroti sikap Gubernur NTB terkait penyediaan anggaran. Publik, menurutnya, patut mempertanyakan alasan di balik penyiapan dana hingga Rp5 Miliar yang sebelumnya sempat dinyatakan tidak ada.

"Pertanyaan publik, untuk apa uang sebanyak itu? Dengan dana sebesar itu hanya demi pertarungan memperebutkan posisi Ketua KONI, tentu ada harapan serta potensi lain yang harus kita antisipasi dan awasi bersama. Perlu diingat, sejarah mencatat bahwa kepala daerah atau pejabat yang memimpin KONI saat daerahnya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) sering kali berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), karena PON menggunakan uang rakyat baik dari APBD maupun APBN," lanjutnya.

Fathurahman berpendapat bahwa pimpinan organisasi olahraga idealnya adalah sosok yang memiliki cukup waktu, teruji rekam jejak kepemimpinannya, serta terbebas dari niat politik praktis maupun sekadar ajang gagah-gagahan.

Oleh karena itu, ia mendesak agar proses Musorprov dijadikan momen pembenahan total. Panitia Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) diminta bertindak tegas dan menjunjung tinggi aturan organisasi tanpa toleransi.

"Jika dalam proses penjaringan dan penyaringan bakal calon terbukti tidak memenuhi syarat atau melanggar aturan, maka harus didiskualifikasi dan prosesnya diulang. Saya meminta panitia membatalkan kedua bakal calon ini karena saya meyakini keduanya tidak memenuhi persyaratan yang semestinya. KONI Pusat harus segera mengambil alih dan mengeluarkan caretaker demi menyiapkan Musorprov yang elegan, sportif, dan sesuai dengan regulasi serta Undang-Undang Keolahragaan," ujarnya.

Fathurahman menegaskan bahwa Provinsi NTB tidak pernah kekurangan figur pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap olahraga. 

Beberapa nama yang dinilai layak dan telah berpengalaman memimpin Cabor di antaranya:
1. Mohan Roliskana (Wali Kota Mataram)
2. L. Pathul Bahri (Bupati Lombok Tengah)
3. Jenderal (Purn.) Hadi Gunawan
4. H. Musyafirin (Bupati Sumbawa Barat)

Ia mengimbau agar tidak ada pemaksaan iklim kontestasi yang menabrak aturan hukum dan menghalalkan segala cara. Apalagi, NTB bersiap menyambut gelombang besar sebagai tuan rumah PON 2028.

"PON 2028 adalah pertaruhan nama baik daerah di tingkat nasional. Ini momen seluruh pihak untuk bersatu, bukan malah berfokus pada kepentingan kelompok atau politik praktis. Jangan sampai dinamika organisasi ini berdampak buruk seperti pelaksanaan Porprov lalu yang diwarnai kerusuhan dan ketidak-sportifan," pungkasnya.

Pewarta: Red
Editor: R7 - 01