MPC Pemuda Pancasila KSB Soroti Dugaan Praktik Calo di BPN Sumbawa Barat, Desak Evaluasi Total dan Turun Tangan Aparat Penegak Hukum

(Foto: Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa Barat, Agusti Lanang Mediar yang akrab disapa Joy,)

Sumbawa Barat - Reportase7.com
Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa Barat secara tegas menyoroti kinerja Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat. Ormas tersebut menduga kuat adanya keterlibatan oknum pegawai internal yang merangkap peran sebagai perantara atau calo dalam pengurusan sertifikat dan dokumen pertanahan masyarakat.

​Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa Barat, Agusti Lanang Mediar yang akrab disapa Joy, menyatakan bahwa praktik "main belakang" ini tidak hanya merusak citra pelayanan publik, tetapi juga secara langsung membebani serta merugikan warga lokal yang hendak mengurus hak atas tanah mereka.

​Menurut Joy, keluhan masyarakat terkait lambatnya proses pengurusan tanah serta birokrasi yang berbelit-belit di BPN Sumbawa Barat kian memuncak. Pelayanan yang rumit tersebut ditengarai sengaja diciptakan untuk mengarahkan pemohon agar terpaksa menggunakan jalur pintas melalui oknum internal.

​"Kami menerima banyak aduan dari warga. Jalur resmi terkesan diperlambat dan dipersulit, namun ketika berkas ditangani oleh oknum pegawai tertentu dengan imbalan dana lebih, pengurusan tiba-tiba menjadi cepat. Ini indikasi kuat adanya praktik percaloan yang dilakukan oleh oknum di dalam tubuh BPN sendiri," tegas Joy, Selasa 04 Agustus 2026.

​Joy menambahkan, keterlibatan oknum pegawai yang merangkap calo ini berpotensi memicu berbagai pelanggaran hukum serius, mulai dari pungutan liar (pungli), penggelembungan biaya di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) resmi, hingga potensi timbulnya sengketa lahan akibat berkas yang diproses tanpa verifikasi lapangan yang objektif.

​Menyikapi persoalan tersebut, MPC Pemuda Pancasila Sumbawa Barat melayangkan serangkaian tuntutan tegas kepada pihak BPN dan aparat penegak hukum:

Meminta Kepala BPN Sumbawa Barat serta Kanwil BPN Provinsi NTB untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas oknum pegawai yang terbukti bermain.

Mendorong keterbukaan alur sertifikasi tanah, baik untuk program rutin maupun Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), guna mengikis celah transaksi gelap.
​
Meminta Tim Saber Pungli, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk turun tangan menelisik dugaan aliran dana tak resmi dalam pengurusan berkas pertanahan.

​"Pemuda Pancasila berada di garis depan untuk mengawal hak-hak rakyat. BPN adalah lembaga pelayan publik, bukan instansi pencari keuntungan pribadi oknum. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan pembenahan internal yang konkret, kami tidak ragu membawa persoalan ini ke ranah hukum dan menggelar aksi moral," pungkas Joy.

Pewarta: Red
Editor: R7 - 01