Bima - Reportase7.com
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
HMI Cabang Bima menilai narasi kemajuan NTB harus berbanding lurus dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Sebab, di tengah berbagai agenda pembangunan yang terus digaungkan pemerintah, masyarakat di sejumlah wilayah Bima–Dompu masih harus berhadapan dengan persoalan mendasar berupa kerusakan infrastruktur jalan.
Ketua HMI Cabang Bima, Dharmawan, menegaskan pemerintah tidak boleh hanya sibuk membangun narasi tentang kemajuan NTB, sementara persoalan infrastruktur di Pulau Sumbawa belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.
“Gubernur jangan hanya pandai bicara NTB Mendunia. Jangan hanya pandai menyusun narasi pembangunan, sementara masyarakat Bima–Dompu masih berkubang dengan persoalan jalan rusak. Kalau pembangunan itu benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus bisa merasakannya,” tegas Dharmawan, Senin 31 Agustus 2026.
Menurut Dharmawan, kondisi sejumlah ruas jalan seperti Wera–Ambalawi, Sai–Soromandi, dan Rabokodo harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya apabila ruas-ruas tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan HMI bukan bentuk permintaan perlakuan khusus bagi Bima maupun Dompu, melainkan tuntutan agar pemerataan pembangunan benar-benar diwujudkan.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami sedang menagih keadilan. Bima dan Dompu adalah bagian dari NTB. Maka jangan sampai pembangunan hanya terasa di wilayah tertentu, sementara wilayah lain terus menunggu,” ujarnya.
574 HARI “LUKA” WERA–AMBALAWI
Sorotan HMI Cabang Bima secara khusus diarahkan pada kondisi masyarakat Wera–Ambalawi pascabanjir yang terjadi pada 2 Februari 2025.
HMI menyebut hingga 30 Agustus 2026, telah berlalu sekitar 574 hari sejak bencana tersebut.
Bagi HMI Cabang Bima, angka 574 hari bukan sekadar hitungan waktu. Angka tersebut menjadi simbol panjangnya penantian masyarakat terhadap pemulihan dampak bencana dan kerusakan infrastruktur yang ditimbulkannya.
“574 hari adalah waktu yang sangat panjang bagi rakyat yang menunggu pemulihan. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dengan dampak bencana dan kerusakan infrastruktur tanpa kepastian penyelesaian,” kata Dharmawan.
HMI juga mendesak Pemerintah Provinsi NTB memastikan masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan perhatian, bantuan, serta proses pemulihan yang tepat sasaran.
Menurut HMI, korban bencana tidak boleh sekadar menjadi angka dalam laporan administrasi pemerintah.
“Korban bencana jangan hanya menjadi angka dalam laporan. Mereka adalah rakyat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Ketika masyarakat membutuhkan negara, pemerintah harus hadir,” tegasnya.
HMI PERTANYAKAN KEBERPIHAKAN IQBAL–DINDA
Dharmawan turut mempertanyakan komitmen pemerataan pembangunan dalam kepemimpinan Iqbal–Dinda.
Menurutnya, masa kepemimpinan yang telah berjalan lebih dari satu tahun semestinya mulai dapat diukur melalui kerja nyata dan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin bertanya kepada Iqbal–Dinda: apakah Bima–Dompu benar-benar menjadi bagian dari prioritas pembangunan NTB? Kalau iya, tunjukkan dengan tindakan. Jangan hanya dengan kata-kata,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat Bima dan Dompu tidak membutuhkan janji baru maupun sekadar retorika pembangunan.
“Rakyat tidak membutuhkan retorika. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, akses ekonomi yang terbuka dan penanganan bencana yang nyata,” katanya.
HMI Cabang Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan infrastruktur di wilayah Bima–Dompu sesuai dengan kewenangan pemerintah.
HMI juga meminta pemerintah memastikan setiap agenda pembangunan tidak berhenti pada slogan dan narasi, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Bagi HMI Cabang Bima, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata seberapa kuat pemerintah membangun citra kemajuan, melainkan seberapa jauh masyarakat di seluruh wilayah NTB dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 تعليقات