Sumbawa Barat - Reportase7.com
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, pada Kamis 11 Juni 2026.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Badaruddin Duri, S.Psi., bersama Wakil Ketua II DPRD, Merliza, S.Sos.I., M.M., serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis pemuda, insan pers, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hj. Hanipah menyampaikan pendapat akhir dan jawaban pemerintah daerah terhadap berbagai masukan, pertanyaan, serta catatan strategis yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Mengawali penyampaiannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan dukungan dan perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi yang telah mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat yang Maju Luar Biasa.
Terkait pendapatan daerah, pemerintah menjelaskan bahwa perencanaan pendapatan telah disusun secara cermat, namun terdapat sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi realisasi, terutama kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran dana transfer.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, penguatan sektor produktif, serta pemanfaatan aset daerah secara lebih maksimal.
“Pemerintah daerah sepakat bahwa ekonomi di luar sektor tambang harus terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tambang,” tegas Wakil Bupati.
Selain itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa peningkatan PAD pada tahun 2026 juga diarahkan melalui penguatan investasi daerah pada sejumlah perusahaan daerah dan badan usaha yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Dalam bidang belanja daerah, pemerintah menyambut baik berbagai masukan DPRD agar program-program unggulan daerah lebih berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah Program KSB Maju Tani Ternak yang terus diperkuat melalui pemetaan data petani dan peternak, peningkatan kualitas program, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai.
Pemerintah juga menjelaskan bahwa Program KSB Maju Perikanan telah memberikan perlindungan kepada ribuan nelayan dan pembudidaya ikan melalui bantuan asuransi, serta akan terus dievaluasi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Menanggapi berbagai catatan terkait pengelolaan keuangan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah daerah memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah.
“Terhadap masukan dan saran yang konstruktif akan segera ditindaklanjuti. Semoga ke depan terus terbangun komunikasi dan koordinasi yang harmonis sehingga mampu mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang sehat, dinamis, transparan, dan akuntabel,” ungkap Wakil Bupati.
Melalui rapat paripurna ini, pemerintah daerah dan DPRD kembali menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Berbagai pandangan, kritik, dan masukan yang disampaikan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar hingga tahap penetapan, sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan semakin kokoh dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju Kabupaten Sumbawa Barat yang Maju Luar Biasa.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar