 |
| (Foto: Pengamat hukum pidana, Ferry Anis Fuad, S.H., M.H.) |
Mataram - Reportase7.com
Penanganan kasus dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) pengadaan mesin panen (combine) yang melibatkan sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini masih menyisakan teka-teki.
Meski Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat sebelumnya sempat berjanji akan segera melakukan ekspos tersangka pada bulan Juni 2026, hingga saat ini belum terlihat adanya progres signifikan.
Lambannya pergerakan korps adhyaksa ini memicu sorotan dari pengamat hukum pidana yang juga berprofesi sebagai advokat, Ferry Anis Fuad, S.H., M.H. Ia menyayangkan sikap Kejari KSB yang terkesan mengulur waktu, padahal proses penyidikan telah bergulir cukup lama dan menguras energi dengan memeriksa sedikitnya 60 orang saksi.
"Kejari harus segera mengambil langkah tegas bila bukti sudah lengkap. Umumkan segera tersangka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik," ujar Ferry saat dimintai keterangan, Minggu 07 Juni 2026.
Menurutnya, langkah berani dan terukur dari Kejari Sumbawa Barat justru akan mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat.
Ferry mengendus adanya indikasi kuat bahwa kasus ini sengaja diperlambat (delay). Dirinya menduga adanya intervensi politik sistematis dari oknum tertentu di parlemen.
Kekuatan politik tersebut diduga mencoba menyetir proses hukum dari ruang sunyi agar para pelaku baik yang masih aktif menjabat maupun yang sudah purna tugas tetap bisa menghirup udara bebas tanpa status hukum yang jelas.
Menurut Ferry, lambatnya kepastian hukum ini menjadi sumbu berbahaya yang dapat memicu pergolakan di tengah masyarakat. Publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap marwah hukum dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Sumbawa Barat jika kasus ini dibiarkan menguap begitu saja.
Untuk membungkam opini liar yang berkembang dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, Ferry menegaskan tidak ada cara lain bagi Kejari Sumbawa Barat selain menepati janjinya dan segera mengumumkan siapa saja dalang di balik skandal Pokir Combine ini.
"Cara ampuh untuk membungkam opini liar yang disinyalir menyesatkan publik adalah segera lakukan pengumuman tersangka. Ini sekaligus menjawab keraguan status hukum para oknum anggota DPRD penikmat Pokir yang selama ini masih abu-abu di mata hukum," tegas Ferry.
Kini, komitmen dan keberanian Kejari Sumbawa Barat tengah diuji di hadapan masyarakat KSB yang menuntut transparansi dan keadilan tanpa pandang bulu.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar