TfW5GSCoTpOpTSY0BUC9TUC8Gi==
0
    0
      Breaking News

      Modus Janji Kerja di PT AMNT, Oknum ASN di Lombok Timur Diduga Tipu 23 Calon Naker, Rp23 Juta Ditagih

      Modus Janji Kerja di PT AMNT, Oknum ASN di Lombok Timur Diduga Tipu 23 Calon Naker, Rp23 Juta Ditagih

      Lombok Timur – Reportase7.com

      Nasib 23 calon tenaga kerja (naker) asal Desa Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur, yang dijanjikan bekerja di PT Cahaya Mulia Samawa (PT CMS), perusahaan subkontraktor PT AMMAN di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hingga kini belum menemui kejelasan.

      Hampir setahun sejak informasi rekrutmen disampaikan pada November 2025, puluhan calon pekerja tersebut belum mendapatkan kepastian pekerjaan. Mereka juga menuntut pengembalian uang sebesar Rp34,5 juta yang sebelumnya disetorkan untuk biaya medical check up (MCU).

      Persoalan ini menyeret seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial HFD yang bertugas di lingkungan Dinas Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. HFD disebut menjanjikan pekerjaan kepada 23 warga tersebut, meski hingga kini realisasi perekrutan yang dijanjikan belum terwujud.

      Kekecewaan para calon pekerja disampaikan Daeng Nurdin, perwakilan warga Desa Tanjung Luar yang menjadi perantara dalam proses rekrutmen tersebut, kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).

      Daeng menjelaskan, persoalan bermula pada 4 November 2025 ketika HFD menginformasikan adanya lowongan pekerjaan di PT CMS. Sekitar Desember 2025, HFD kemudian bertemu dengan Daeng Nurdin di Kecamatan Labuhan Haji untuk membahas proses perekrutan tenaga kerja.

      Saat itu, menurut Daeng, HFD mengaku sebagai HRD PT CMS dan meminta agar para calon pekerja menyiapkan uang sebesar Rp1,5 juta per orang untuk keperluan MCU di Kabupaten Sumbawa Barat.

      “Saya percaya karena Pak HFD mengaku sebagai HRD PT CMS dan meminta untuk menyiapkan biaya medical check up sebesar Rp1,5 juta per orang,” ungkap Daeng.

      Setelah uang diserahkan, sebanyak 23 calon pekerja tersebut berangkat ke Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pada 15 Januari 2026 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka juga disebut telah melengkapi berkas lamaran sesuai persyaratan yang diminta.

      Namun, setelah pemeriksaan kesehatan dilaksanakan, panggilan kerja yang dinantikan tidak kunjung datang.

      Daeng mengaku telah menunggu berbulan-bulan sebelum akhirnya kembali menagih kepastian kepada HFD. Sebelumnya, seseorang bernama Bunyamin yang disebut sebagai orang kepercayaan PT CMS juga pernah bertemu dengan HFD dan menjanjikan pekerjaan bagi 23 warga tersebut dalam waktu dekat.

      Akan tetapi, hingga berbulan-bulan berlalu, janji tersebut belum terealisasi.

      “Jelas kami kecewa dengan janji oknum-oknum tersebut. Selain kerugian materiel, kami juga merasa ditipu,” tegas Daeng.

      Karena tidak mendapatkan kepastian pekerjaan, Daeng kemudian menuntut pengembalian uang yang telah disetorkan. Persoalan itu akhirnya dituangkan dalam surat perjanjian pengembalian uang di hadapan notaris.

      Dalam kesepakatan tersebut, HFD menyatakan bersedia mengembalikan uang sebesar Rp34,5 juta yang dihimpun dari 23 calon pekerja. Nilai itu sesuai dengan perhitungan Rp1,5 juta untuk setiap orang.

      Namun, menurut Daeng, tenggat waktu pengembalian selama 14 hari setelah penandatanganan perjanjian telah berlalu tanpa realisasi pembayaran sebagaimana yang diharapkan.

      “Kami sudah beri batas waktu hingga 14 hari setelah penandatanganan perjanjian pengembalian uang. Tapi sampai sekarang uang itu belum juga diberikan,” bebernya.

      Karena belum memperoleh penyelesaian, pihak calon pekerja berencana melaporkan persoalan tersebut ke Polsek Keruak dan Polres Lombok Timur untuk meminta penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

      Meski demikian, Daeng menyebut Bunyamin dan HFD bersedia memberikan ganti rugi atas uang yang telah dikeluarkan oleh 23 warga Desa Tanjung Luar tersebut.

      Pihak calon pekerja berharap komitmen pengembalian uang itu segera direalisasikan sehingga kerugian yang mereka alami dapat diselesaikan. Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan, HFD tidak menampik adanya surat perjanjian pengembalian uang yang dibuat di hadapan notaris.

      HFD menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam proses perekrutan tersebut sebatas menjalankan tugas berdasarkan kesepakatan bersama Bunyamin dan Daeng Nurdin.

      Menurut HFD, pelaksanaan MCU terhadap 23 calon pekerja itu dilakukan atas perintah Direktur PT CMS. Ia juga membantah anggapan bahwa uang yang disetorkan tidak digunakan sesuai peruntukannya.

      “23 orang sudah melaksanakan medical sesuai dengan perintah dari Direktur PT CMS. Dan, uang sebesar Rp1,5 juta per orang digunakan untuk biaya medical,” bantah HFD.

      Ia menambahkan, PT CMS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, penyediaan tenaga kerja (man power), dan perdagangan.

      Meski memberikan penjelasan tersebut, HFD menyatakan tetap bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh 23 calon pekerja, sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian.

      Pewarta: Red
      Editor: R7 - 01

      Baca juga:

      Loading...
      Tambahkan komentar

      0 Komentar

      Tulis komentar
      Next Post
      Next Post

      Info

      Info
      • Jl. TGH Faisal No. 102 Turida, Mataram, NTB
      • +62 823 4177 7795
      • reportase7.com