Sumbawa Barat — Reportase7.com
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait mitigasi dan strategi pola tanam, Selasa 01 September 2026.
Rapat yang berlangsung di Aula Rapat Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Barat tersebut difokuskan pada pembahasan langkah-langkah antisipatif menyusul pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Saluran Daerah Irigasi (DI) Kalimantong I oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I.
Pelaksanaan proyek rehabilitasi infrastruktur pengairan tersebut diproyeksikan akan berdampak terhadap pelayanan pasokan air irigasi, khususnya pada Musim Tanam Ketiga (MT III). Kondisi ini menjadi perhatian bersama karena berpotensi memengaruhi aktivitas dan produktivitas pertanian masyarakat di sejumlah wilayah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap areal pertanian yang berpotensi terdampak. Fokus pembahasan diarahkan pada wilayah Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Brang Ene yang menjadi daerah pelayanan jaringan irigasi terkait.
Rapat koordinasi strategis tersebut dihadiri berbagai unsur lintas sektor guna merumuskan solusi teknis dan langkah mitigasi yang dapat diterapkan di lapangan.
Jalannya diskusi dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Barat, Marwoto, ST, didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Daya Air, Ir. Maharani Putri Pravitasari, ST, M.Prof.Eng.
Turut hadir dalam rapat tersebut Pengamat Pengairan, Koordinator beserta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) wilayah Kecamatan Brang Ene dan Kecamatan Taliwang, serta Ketua Tim Kerja (Katimker) Penyuluh Kabupaten Sumbawa Barat.
Agenda utama dalam pertemuan lintas sektor itu berfokus pada penyusunan strategi mitigasi serta penyesuaian pola tanam bagi para petani di wilayah terdampak.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi kemungkinan berkurangnya ketersediaan air selama proses rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Kalimantong I berlangsung.
Koordinasi antara Dinas PUPR, Dinas Pertanian, jajaran pengamat pengairan, serta para penyuluh lapangan dinilai penting agar kebijakan dan strategi yang disusun dapat diterapkan sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing wilayah pertanian.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen untuk meminimalisir potensi dampak sosial dan ekonomi terhadap para petani akibat pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi infrastruktur pengairan tersebut.
Melalui sinergi dan koordinasi yang kuat antarinstansi, masyarakat petani diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitas pertanian secara produktif dengan menerapkan pola tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi ketersediaan air selama masa rehabilitasi berlangsung.
Dengan adanya strategi mitigasi yang terukur dan pemetaan wilayah terdampak secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap proses pembangunan infrastruktur irigasi tetap dapat berjalan, tanpa mengabaikan keberlangsungan aktivitas pertanian dan kepentingan para petani di Kecamatan Taliwang maupun Kecamatan Brang Ene.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar