 |
| (Foto: Juru bicara Fraksi Partai Golkar, H. Basuki, AR, S.E.,) |
Sumbawa Barat - Reportase7.com
Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Daerah atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih sebanyak 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar, H. Basuki, AR, S.E., dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Masa Sidang III Tahun Dinas 2026, Rabu 10 Juni 2026.
Rapat paripurna ini mengendakan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan pada 8 Juni lalu.
Dalam pemaparannya, H. Basuki menyampaikan bahwa raihan WTP ke-12 ini merupakan bukti nyata komitmen Pemda Sumbawa Barat dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintah (SAP).
"Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh kepala SKPD beserta jajaran. Kami berharap kinerja yang baik ini mampu dipertahankan dan terus ditingkatkan ke depan," ujar H. Basuki.
Meski memuji capaian administratif tersebut, Fraksi Golkar tetap memberikan sejumlah masukan dan catatan kritis demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemda diminta segera menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK, lengkap dengan target waktu, personel yang bertanggung jawab, serta indikator keberhasilan.
Golkar meminta Pemda mengoptimalkan serapan anggaran agar tidak menumpuk di triwulan terakhir, yang berpotensi menurunkan kualitas output pembangunan.
Mendorong penguatan sistem internal yang lebih fokus pada fungsi pencegahan (preventif) guna menutup ruang penyimpangan anggaran.
Pertanyaan Terkait Pendapatan Transfer, Utang, dan Aset Lancar
Dalam pemandangan umum tersebut, F-PG secara jeli menyoroti beberapa pos keuangan dalam laporan pertanggungjawaban Pemda.
Golkar mengapresiasi realisasi belanja yang melampaui target (92,09%) serta pembiayaan penerimaan yang positif. Namun, F-PG meminta penjelasan Bupati mengenai strategi apa yang dilakukan sehingga realisasi pendapatan transfer pusat ke Sumbawa Barat tetap melampaui target di tengah adanya kebijakan efisiensi pemotongan dari pusat pada tahun 2025.
F-PG mencatat adanya penurunan kewajiban jangka pendek sebesar 66,52%, dari Rp43,66 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp14,61 miliar pada tahun 2025. Terkait hal ini, F-PG meminta kejelasan apakah komponen ini merupakan utang daerah, kapan tenggat pelunasannya, dan kepada pihak mana saja kewajiban tersebut harus dibayarkan.
Fraksi Golkar juga menyoroti tingginya angka aset lancar berupa kas yang mencapai Rp1.177.039.543.384,74 (sekitar Rp1,17 Triliun). F-PG mendorong agar saldo anggaran lebih (SILPA) yang tinggi tersebut segera direalisasikan ke dalam program-program riil guna mendorong perputaran ekonomi daerah.
Pemda didesak untuk mempercepat koordinasi dengan pemegang saham terkait dan mengeksekusi rekomendasi BPK agar aset pada PT DMB dapat dialihkan menjadi aset yang produktif bagi daerah.
Dalam pemandangan umumnya, H. Basuki menegaskan komitmen politik Partai Golkar yang akan selalu tegak lurus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, sesuai dengan jargon "Suara Rakyat adalah Suara Golkar".
F-PG siap mengawal keberlanjutan program unggulan daerah seperti Program Maju KSB dan Program KSB Maju Luar Biasa. Sebagai inovasi, Golkar mengusulkan pengembangan sektor Pariwisata Berbasis Kerakyatan dengan pendekatan zonasi khusus (berkaca pada sukses KEK Mandalika), serta transformasi Sektor Peternakan ke arah pendekatan industri terpadu yang dikelola oleh badan usaha profesional demi mendongkrak ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar