Mataram - Reportase7.com
Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satreskim Polres Mataram terhadap salah satu Kepala Bidang (Kabid) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2024 pukul 17.30 WITA mendapat respon keras dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Anggota DPRD NTB Komisi 5 dari Fraksi PKB H. Jumhur.
Ditemui disela sela Bimtek dan Sosialisasi Peraturan Partai PKB di Hotel Astoria Mataram. H. Jumhur merasa kaget atas kejadian OTT yang menimpa AM Kabid SMK di Dinas Dikbud NTB, Kamis 12 Desember 2024.
H. Jumhur mengatakan, selaku mitra kerja selama ini selalu mengingatkan secara keras dan tegas agar tidak ada pilih kasih antara SMA/SMK Negeri dengan Swasta.
"Harus adil pembagiannya, jika SMA/SMK Negeri mendapat 10, maka Swasta diupayakan mendapat 7 atau 8," ujar H. Jumhur, sembari memberikan contoh agar dunia pendidikan di NTB ini bisa merata dan berkembang.
Anggota DPRD NTB Dapil 2 Lombok Barat - KLU ini juga mengharapkan agar DAK di Dinas Dikbud Provinsi NTb bisa memakai sistem swakelola, agar semua pihak dapat mengawasi dan melakukan pekerjaan tersebut seperti Komite Sekolah dan masyarakat setempat.
Dirinya menekankan agar tidak semuanya harus dikerjakan oleh pemborong atau kontraktor yang besar. Tetapi harus berikan juga kepada kontraktor kecil agar mereka bisa sukses dikemudian hari.
"Seharusnya dana DAK pendidikan di Dinas Dikbud Provinsi NTB akan membawa angin segar bila dikelola dengn azas keadilan, proforsiona, profesional dan regulasi yg tepat sehingga tidak terkesan like inthis like dan kecemburuan antara Negeri dan Swasta," pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar